Atase Pertanian Brussels

Mencari Titik Keseimbangan Petani, Konsumen, dan Industri Gula

sugarcaneBERITA tentang gula menghangat belakangan ini. Mulai dari petani tebu yang menuntut alokasi subsidi pupuk ZA, lelang gula ilegal yang terkesan kurang transparan, hingga harga gula internasional yang terus bergerak hingga di atas batas psikologis 300 dollar AS.

HARGA gula internasional ini telah memengaruhi harga gula eceran di pasar dalam negeri hingga mencapai antara Rp 5.000 dan Rp 6.000 per kilogram (kg) sehingga pemerintah mengumumkan rencana operasi pasar. Harga gula internasional memang berfluktuasi dengan siklus delapan tahunan. Riskan bagi sebuah negara jika terlalu menggantungkan kebutuhan gula domestiknya pada pasar luar negeri.

Gula ditetapkan sebagai salah satu komoditas strategis. Untuk itu, pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 menetapkannya sebagai barang dalam pengawasan. Pemerintah juga berusaha keras untuk memuaskan semua pihak, petani tebu, konsumen, dan industri gula.

Pilihan penting

Sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, Indonesia tidak dapat menggantungkan kebutuhan gula domestiknya pada pasar internasional. Sumber daya alam kita sangat sesuai untuk pengembangan perkebunan tebu yang merupakan tanaman asli wilayah tropis basah. Industri pertanian berbasis tebu yang dapat menghasilkan gula dan aneka ragam produk pendamping gula tebu juga dapat menciptakan lapangan kerja. Potensi sumber daya di luar Pulau Jawa untuk pengembangan industri gula pun cukup luas.

Berdasarkan hasil survei Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, sudah terdapat lahan yang sangat sesuai untuk tebu di 11 provinsi di luar Jawa seluas 287.000 hektar (ha). Apabila produktivitas tebu untuk menghasilkan gula (hablur) rata-rata 8 ton per ha, maka luasan tersebut akan menghasilkan tambahan produksi 2,3 juta ton lagi sehingga kita akan mampu memenuhi kebutuhan gula kita hingga tahun 2020.

Namun, ada beberapa masalah yang masih menghambat, antara lain, (1) lokasi tersebut belum didukung prasarana yang memadai untuk tumbuhnya usaha industri gula, (2) bunga bank yang masih relatif mahal dibandingkan dengan bunga bank yang ditawarkan oleh bank-bank asing di negara mereka masing-masing, (3) kepastian hukum terutama yang terkait otonomi daerah. Insentif pengembangan industri gula di luar Pulau Jawa adalah fasilitas hak guna usaha selama 35 tahun yang dapat diperpanjang lagi pada waktunya.

Potret industri

Bangsa Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, telah mengenal komoditas gula sejak 400 tahun silam. Kita mengekspor gula kristal putih 2,1 juta ton pada tahun 1926 senilai satu juta gulden atau 70 persen dari total ekspor Pulau Jawa masa itu.

Pada era penjajahan Jepang, industri gula di Indonesia mengalami kemunduran. Itu karena pengaruh Perang Dunia II yang menghambat aktivitas perdagangan internasional. Juga karena perhatian Pemerintah Jepang lebih banyak dicurahkan pada produksi pangan dan komoditas minyak jarak sebagai pelumas senjata guna mendukung Perang Asia Pasifik.

Di awal kemerdekaan, produksi gula masih tetap rendah. Produksi gula tahun 1960 mencapai 675.000 ton yang meningkat perlahan hingga mencapai puncaknya pada tahun 1994, yaitu 2,5 juta ton. Tetapi, ini bukan karena peningkatan produktivitas, tetapi lebih karena perluasan areal tebu ke lahan kering. Produktivitas hablur menurun dari 10,12 ton/ha pada tahun 1972 menjadi 5,72 ton/ha pada tahun 1994. Bahkan, ketika krisis tahun 1998, saat sistem proteksi agrobisnis era tebu rakyat intensifikasi (TRI) dihentikan, produktivitas hablur mencapai titik terendah 3,94 ton/ha dengan produksi 1,5 juta ton.

Tingkat produksi ini perlahan-lahan kembali bergerak naik bersamaan pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Produktivitas Gula 2002-2007. Pada tahun 2004, produksi gula mencapai 2,05 juta ton. Program tersebut terdiri dari tiga subprogram, yaitu (1) rehabilitasi perkebunan tebu ratoon petani dengan bibit unggul bermutu, (2) rehabilitasi dan modernisasi pabrik gula, (3) peningkatan investasi untuk pengembangan industri gula terpadu di Jawa dan di luar Jawa.

Sasarannya, untuk memenuhi kapasitas terpasang pabrik gula sebesar tiga juta ton. Lebih penting ialah meningkatkan efisiensi pabrik gula sehingga biaya produksi dapat ditekan hingga di bawah Rp 3.000/kg.

Konsumsi versus produksi

Meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat mendongkrak pula permintaan gula. Konsumsi gula rumah tangga saat ini mencapai 2,5 juta ton/tahun, sedangkan konsumsi industri makanan dan minuman mencapai 0,7 juta ton sehingga total mencapai 3,2 juta ton.

Memerhatikan kapasitas 57 pabrik yang ada, yaitu 3 juta ton gula jenis plantation white sugar untuk konsumsi rumah tangga dan 1,3 juta ton kapasitas pabrik gula rafinasi untuk konsumsi industri makanan dan minuman, sebenarnya sisi penawaran dan permintaan cukup berimbang, bahkan sudah berlebih. Tetapi, bahan baku tebu yang dikelola petani tebu memang sangat kurang. Tingkat produktivitasnya juga masih rendah. Ada keengganan sebagian petani untuk mengganti tanaman ratoon-nya karena ketidakpastian harga gula.

Sejak 10 tahun terakhir harga gula dunia cenderung rendah akibat terimbas fluktuasi harga gula dunia yang terdistorsi karena adanya subsidi dan proteksi kuat dari masing-masing negara produsen. Pengaturan impor gula melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 643 Tahun 2002 yang diperbaiki dengan Kepmenperindag No 527/2004 jo Kepmendag No 2/2004, tampaknya dapat mengatasi masalah ketidakpastian harga ini. Petani tebu kemudian mulai mengganti tanaman ratoon-nya, dan pada tahun 2004 cukup banyak blok-blok pertanaman yang mampu memproduksi hingga 150 ton/ha dibandingkan 80 ton/ha sebelum rehabilitasi.

Mencermati perkembangan ini, banyak pemerhati pergulaan yang optimistis bahwa industri gula akan semakin mampu memproduksi gula dengan mutu lebih baik dan harga yang lebih wajar sehingga membuat konsumen rumah tangga maupun industri makanan dan minuman puas.

Optimisme ini tidaklah berlebihan. Industri gula bukan saja berperan menghasilkan gula, tetapi juga dapat menghasilkan produk pendamping, seperti energi listrik, etanol sebagai energy farming yang ramah lingkungan, particle board, pulp untuk kertas, kanvas rem, pakan ternak dari pucuk tebu, ragi, bumbu penyedap MSG, dan pupuk.

Pada saat ini cukup banyak pabrik gula, terutama pabrik gula swasta di Lampung, yang memproduksi produk pendamping ini sehingga memperoleh pengalihan harga (transfer pricing) dan menekan biaya produksi gula hingga sekitar Rp 2.500/kg. Inilah yang perlu dikembangkan manajemen perusahaan gula badan usaha milik negara (BUMN) di Jawa.

Perhatian khusus

Kita mencatat bahwa upaya yang dilakukan petani tebu untuk mengganti tanaman ratoon-nya ternyata belum diikuti perbaikan dan modernisasi oleh manajemen pabrik gula. Akibatnya, produktivitas tebu petani yang meningkat pesat tersebut belum mampu menghasilkan gula hablur sesuai harapan akibat masih relatif rendemen, yaitu berkisar 7 persen yang seharusnya dapat mencapai 9-10 persen.

Perusahaan gula BUMN sebagian besar terperangkap utang masa lalu berupa pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) kepada pemerintah. Akibatnya, perusahaan gula BUMN kesulitan memperoleh pinjaman dana investasi untuk memodernisasi pabrik gulanya.

Sumber di Departemen Pertanian menyebutkan bahwa kebutuhan rehabilitasi pabrik gula hingga tahun 2007 mencapai Rp 1,7-2 triliun. Masalah ini perlu mendapat perhatian Menteri Keuangan dan tentu saja Menteri Negara BUMN. Apabila fisiensi teknis pabrik gula dapat ditingkatkan dan rendemen membaik, dapat dipastikan petani tebu akan berlomba- lomba merehabilitasi tanaman tebunya dengan bibit unggul sehingga mutu bahan baku tebu akan terus meningkat.

Perlu dukungan

Mewujudkan petani sejahtera, konsumen puas dan industri gula yang sehat memerlukan kerja keras semua pihak, dan ini menyangkut banyak institusi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani tebu, perusahaan gula, maupun pedagang gula dan pemodal. Bahkan, dalam masa penyehatan diperlukan pengorbanan konsumen yang bersedia memahami mengapa harga gula relatif masih tinggi. Tetapi, dengan pertimbangan bahwa konsumsi gula kita hanya 15 kg/kapita/tahun atau 41 gram/hari senilai Rp 200 per hari, kita harapkan hal ini tidaklah terlalu memberatkan.

Berikut ini beberapa hal yang perlu dibenahi sebagai syarat penyehatan industri gula kita yang sudah renta ini. Pertama, kepastian harga. Harga gula ternyata mampu memberikan insentif kepada pelaku usaha pergulaan dan merupakan salah satu pendorong bergeraknya sektor produksi. Kebijakan pengaturan impor gula yang saat ini berlaku sudah cukup mampu mendorong dan memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan investasi di bidang pergulaan.

Kedua, pajak dan retribusi. Pajak dan berbagai retribusi yang dipungut daerah, bea masuk impor barang untuk renovasi pabrik gula, serta peninjauan kembali kebijakan yang mewajibkan PTPN/PT Gula untuk menyetorkan keuntungannya kepada pemerintah akan sangat membantu percepatan penyehatan industri gula.

Ketiga, dukungan pendanaan. Petani tebu merupakan kumpulan petani kecil yang membutuhkan dukungan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan produksi tebu. Ketersediaan kredit murah dalam jumlah dan waktu yang tepat merupakan harapan petani. Kredit Ketahanan Pangan Tebu Rakyat (KKP-TR) yang tersedia sebesar Rp 876 miliar perlu ditingkatkan jumlah dan ketepatan waktu pencairannya, di samping kredit komersial perbankan dengan dukungan subsidi bunga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keempat, kelancaran agroinput, bibit bermutu, pengairan, serta alat dan mesin pertanian. Sarana pertanian khususnya pupuk, bibit bermutu, prasarana pengairan, serta alat dan mesin pertanian (terutama traktor dengan daya kerja yang cukup) saat ini dinilai masih mengalami beberapa kendala sehingga menghambat kegiatan akselerasi peningkatan produktivitas.

Kelima, pengembangan infrastruktur. Salah satu kendala dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing adalah minimnya infrastruktur pengairan, jalan, fasilitas perhubungan dan pelabuhan. Persoalan ini sangat dirasakan calon investor yang ingin berinvestasi pada industri gula di luar Pulau Jawa, khususnya di lokasi baru pengembangan tebu.

Keenam, pengembangan industri hilir berbasis gula. Departemen/lembaga yang terkait pengembangan industri perlu menempatkan industri gula yang ada pada saat ini dalam konteks rencana pengembangan industri gula terpadu, seperti pengembangan pabrik gula rafinasi, industri farmasi, kertas, MSG, particle board, makanan dan minuman, serta bio-energy.

Ketujuh, pengembangan kelembagaan ekonomi petani tebu. Petani masih berusaha secara individual sehingga sering kali terjebak dalam lingkaran praktik “ijon” guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha tani hanya mampu dikelola sampai tingkat produksi primer yang bernilai tambah rendah. Akibatnya, tidak ada akumulasi modal dan usaha tani semakin menurun kapasitasnya. Lembaga yang berkaitan penumbuhan dan pengembangan lembaga ekonomi petani di pedesaan perlu masuk ke dalam upaya pemberdayaan petani tebu ini.

Kedelapan, penyehatan lembaga penelitian dan pengembangan. Diperlukan dukungan pihak-pihak terkait dalam penyediaan dan inovasi teknologi, varietas/benih bermutu, alat dan mesin pertanian, serta desain industri gula terpadu modern, namun dapat diaplikasi dengan baik di lapangan.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Atase Pertanian Brussels